TEMPO.CO, Jakarta - Anggota DPRD DKI dari Fraksi PSI William Aditya Sarana menyatakan siap menanggung risiko atas langkahnya mengunggah anggaran janggal pada plafon anggaran 2020 ke media sosial. Namun dia menegaskan akan terus memperjuangkan transparansi anggaran di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
"Saya serahkan semuanya ke pada Badan Kehormatan. Prinsip yang tidak bisa kami tolerir adalah transparansi anggaran, kalau menurut saya itu harga mati, sudah final lah," kata William usai menjalani pemeriksaan di Badan Kehormatan DPRD DKI, Selasa, 12 November 2019.
William diperiksa BK atas laporan seorang warga bernama Sugiyanto. Pimpinan LSM Maju Kotanya Bahagaia Warganya (Mat Bagan) itu menuding William melanggar kode etik anggota dewan karena mengunggah temuan anggaran janggal dalam rancangan APBD DKI ke media sosial.
Anggaran yang dipermasalahkan William adalah anggaran pengadaan lem aibon senilai Rp 82 miliar yang diajukan Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat dan pengadaan ballpoint senilai Rp 123 miliar yang diajukan Suku Dinas Pendidikan Jakarta Timur. Selain itu ada juga anggaran pengadaan komputer, server serta perangkat penyimpan data digital cerdas (smart storage).
William mengatakan langkahnya mengunggah anggaran ke media sosial untuk mendorong transparansi anggaran Pemerintah Provinsi DKI. Transparansi anggaran, kata dia, merupakan prinsip yang dipegang seluruh kader PSI.
Dia pun menyatakan bahwa pemeriksaan BK DPRD DKI berjalan lancar. Legislator termuda ibu kota itu juga menyatakan bahwa semua anggota BK DPRD DKI sepakat bahwa apa yang dilakukannya sebagai sikap kritis terhadap pemerintahan DKI Jakarta dibawah pimpinan Anies Baswedan.
"Pada intinya semuanya setuju bahwa ini sikap kritis," ujarnya.
